Anak Muda, Apatisme, Alienasi Politik dan Penurunan Demokrasi Pasca Pemilu

Opini - Kontestasi politik penuh canda di negeri tercinta, satu palang pembatas yang ada tak terkira, Apakah awal baru kan lahir hadir kembali, sebagai asa perubahan untuk masa depan.  Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Acapkali ketika kita mendengar kata “pemuda”, akan merangsang pikiran mengenai semangat yang menggelora dari diri seorang “pemuda”.  Soekarno dalam pidatonya pernah berkata, “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”.  Kalimat motivasi yang disampaikan Soekarno secara eksplisit untuk para pemuda Indonesia itu memiliki makna mendalam, terkait pentingnya peran pemuda pada tempo lalu maupun saat ini.  Masa depan bangsa atau negara, ada di tangan para generasi mudanya. Generasi muda memegang peranan yang sangat penting dan memegang pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pula dalam kehidupan politik suatu negara.  Baru-baru ini dalam kesempatan Pemilihan Umum Tahun 2024, terjadi perdebatan panas terkait pro dan kontra batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.  Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf q, diterangkan Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil presiden yaitu, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”.  Namun, Mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.  Berdasarkan amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon yang mengesahkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.  Permasalahan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pun menjadi permasalahan yang kompleks, hingga akhirnya mengundang dua sisi respon, yaitu antara sisi pro dan sisi kontra.  Jika dilihat dari satu sisi, pembatasan usia generasi muda untuk bisa terlibat dalam kontestasi politik khususnya dalam hal menjadi Presiden atau Wakil Presiden dengan minimal usia 40 tahun yang sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut, merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk memastikan orang tersebut berkualitas dengan memiliki kelayakan yang dilihat dari pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab, serta memiliki kematangan pengalaman yang tentunya akan membantu dalam memimpin negara.  Namun, jika kita lihat lebih jauh, hal ini juga menjadi salah satu penghambat generasi muda yang masih berkisar usia 20-30 tahun, untuk bisa ikut terlibat dalam kontestasi politik menjadi Presiden atau Wakil Presiden.  Terdapat beberapa alasan untuk melihat dari sisi yang berbeda, mengenai generasi muda yang dapat terlibat dalam kontestasi politik.  Pertama, generasi muda sebagai agen of change, yang memiliki ide-ide kreatif dan bersifat inovatif, tidak seperti generasi tua yang cenderung bersifat kolot dan tidak terbuka terhadap perubahan zaman. Kedua, generasi muda sebagai representasi untuk orang-orang yang seringkali tidak terwakili dalam proses pengambilan keputusan.  Ketiga, generasi muda membawa perspektif politik yang segar dan sesuai dengan kebutuhan zaman.  Keempat, generasi muda memiliki semangat dan keberanian untuk membawa perubahan positif dalam sistem politik yang biasanya bersifat kaku.  Kelima, generasi muda bisa menjadi contoh dan inspirasi pemuda lain untuk ikut terlibat aktif dalam partisipasi politik. Dengan demikian, Pembatasan usia dalam kontestasi politik dapat menghalangi keterwakilan generasi muda dalam dunia perpolitikan yang memiliki peran penting untuk memperjuangkan kepentingan dan juga pandangan generasi muda dalam pengambilan keputusan.  Kehadiran generasi muda untuk bisa menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden memberikan manfaat yang besar dan merupakan hal yang sangat berharga yang dapat membawa perubahan positif. Selain itu, anak muda sebagai perwakilan dalammemperkuat partisipasi pemuda, dan menciptakan negara yang lebih baik lagi kedepannya.  Penting bagi negara untuk terus memastikan partisipasi politik yang inklusif dan merata untuk setiap orang tanpa memandang usia, dimana generasi muda bisa mengikuti kontestasi politik menjadi Presiden atau Wakil Presiden demi perubahan besar yang lebih baik di masa depan.Editor: Faruq Bytheway

Selasa, 11 Juni 2024

Opini - Negara ini terus melaju di setiap lini, berlari dengan penuh ambisi, tetapi keterasingan masyarakat dari politik dan pemerintahan benar-benar terjadi, akankah prinsip demokrasi akan terus ada di negeri ini? Berdasar hasil survei Strategic and International Studies (CSIS) yang diterbitkan tahun 2022, survei tersebut menunjukkan bahwa minat generasi muda Indonesia terhadap politik rendah.  Dari keseluruhan individu yang dijadikan sebagai responden hampir setengahnya menilai bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dicap sebagai lembaga yang tak layak dipercaya.  Padahal, harusnya lembaga ini menjadi lembaga terpercaya yang bisa mewakilkan suara rakyat di pemerintahan. Juga bisa mengubah dan memperbarui sistem dari dalam seperti yang biasanya dibicarakan ketika mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.  Jika melihat survei ini maka sesungguhnya fenomena alienasi atau keterasingan dalam politik itu tidak lagi mengherankan. Sebagaimana diketahui, alienasi politik adalah sebuah perasaan terasing, kecewa, juga putus asa terhadap sistem politik dan kekuasaan yang ada.  Hal ini menjadi salah satu akibat dari diabaikannya keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan rakyat baik dalam jangka waktu dekat ataupun jangka waktu yang panjang.  Ditambah dengan rakyat yang merasa bahwa pemerintah yang ada tidak efektif dalam mewakili suaranya.  Padahal ketika dalam masa pencalonan, rakyat memiliki kontribusi besar dan menentukan siapa yang akan melanjutkan pemerintahan.  Ujung dari alienasi politik adalah apatisme Rakyat Indonesia cenderung sudah jenuh dengan banyaknya kebijakan yang bertubi-tubi dan dianggap tidak mewakili kepentingannya. Rakyat seperti merasa dikhianati lagi dan lagi. Hal ini yang menyebabkan keterlibatan dalam pemerintah menjadi turun.  Tontonan setiap hari yang melahirkan pesimisme di kalangan anak muda seperti politik dinasti yang dibangun secara terang-terangan sampai proses bagi-bagi kekuasaan oleh pemerintah yang sedang berkuasa benar-benar semakin mendorong rakyat Indonesia khususnya generasi muda pada apatisme, baik cepat atau lambat. Penurunan Kualitas DemokrasiKualitas demokrasi Indonesia saat ini pun kian menurun, indikator kualitas demokrasi dapat diukur dalam 60 aspek, beberapa aspek tersebut antara lain pluralisme dan proses pemilu, partisipasi masyarakat, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil.  Dalam laporan yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit pada awal 2023 Indonesia kini berada di peringkat 54 dari 167 negara dengan skor 6.71, peringkat Indonesia turun dari 2022 yang sebelumnya ada di urutan 52.  Indonesia masuk pada kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat. Data tersebut sejalan dengan fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia.  Seperti banyaknya individu yang tidak kompeten di bidangnya memegang jabatan yang besar, aktris yang dijadikan sebagai pengumpul suara bagi partainya, dan fenomena lainnya.  Hal ini yang semakin membuat partisipasi masyarakat dalam politik semakin tergerus karena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik.  Ini tentunya menjadi ancaman atas kualitas sistem demokrasi yang selama ini terus dicoba ditingkatkan. Jika kemungkinan terburuknya benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin hal ini akan menghambat stabilitas negara.  Ketidakstabilan politik ini juga berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, seperti terjadinya pelemahan nilai tukar rupiah, peningkatan inflasi, dan ancaman ketidakstabilan sosial. Sebagai masyarakat yang paham dengan hal tersebut maka penulis mengajak untuk tidak membiarkan kemungkinan terburuk menjadi kenyataan, kepercayaan kepada pemerintah harus dikembalikan oleh para generasi penerus yang memiliki kesempatan memegang kendali kepemimpinan dan pelibatan masyarakat dalam proses politik harus terjadi.  Saat ini sudah selayaknya kita terbiasa mengkritisi fenomena politik yang terjadi dan lebih cermat dalam memilih pemimpin, dengan harapan selanjutnya pemimpin yang cerdas dan berkualitas hadir dan alienasi politik di Indonesia bisa berkurang dan kualitas demokrasi di Indonesia bisa ditingkatkan.  Semoga harapan itu masih ada.Editor: Faruq Bytheway

Kamis, 6 Juni 2024