Puluhan Tahun Hadapi Kendala Air Bersih, Warga Cengkareng Menanti Solus

Krisis air bersih bukan sekadar persoalan teknis bagi warga di Jalan H Djairi, RT 05 RW 02, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Bagi mereka, ini adalah rutinitas panjang yang melelahkan—bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa kepastian solusi.
Di tengah padatnya permukiman, air perpipaan dari PAM Jaya yang seharusnya menjadi jawaban justru menghadirkan persoalan baru. Air yang mengalir dari keran kerap berubah warna, dari keruh seperti susu hingga hitam pekat menyerupai air got, disertai bau menyengat yang membuatnya tak layak digunakan, apalagi dikonsumsi.

Ironisnya, aliran air bersih justru muncul di waktu yang tidak manusiawi. Setiap hari, warga harus berjaga hingga dini hari, sekitar pukul 01.00 hingga 04.30 WIB, demi mendapatkan air yang relatif jernih. Di luar waktu tersebut, air sering kali mati total atau kembali kotor.

Bagi Nurliana (61), kondisi ini bukan hal baru. Selama lebih dari dua dekade menjadi pelanggan, ia merasakan kualitas air yang terus memburuk. Rutinitas bangun tengah malam untuk menampung air menjadi bagian dari hidupnya.

“Kita bangun jam dua atau tiga pagi buat ngisi air. Kalau enggak begitu, ya enggak punya air sama sekali,” ujarnya.

Kondisi ini tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga biaya. Warga terpaksa menggunakan pompa listrik agar air bisa mengalir, yang berarti tambahan beban tagihan listrik. Di sisi lain, kualitas air yang didapat tetap jauh dari kata layak.

Tikno (64), warga lainnya, bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga Rp450.000 per bulan untuk membeli air bersih dari penjual keliling. Baginya, menggunakan air PAM justru terasa merugikan.

“Sudah bayar air, masih harus pakai listrik buat pompa, yang keluar malah air kotor,” keluhnya.

Masalah ini tidak berdiri sendiri. Ketua RT setempat, Eka, membenarkan bahwa persoalan air bersih telah berlangsung lama dan belum menemukan penyelesaian yang tuntas. Upaya perbaikan yang dilakukan selama ini dinilai hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah.

Warga juga mengaku sudah berkali-kali melapor. Namun, respons yang diterima kerap berulang—mulai dari dugaan kebocoran pipa hingga perbaikan infrastruktur—tanpa hasil nyata yang berkelanjutan. Bahkan, kondisi air yang sempat jernih saat pengecekan sering kembali memburuk keesokan harinya.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana layanan publik yang bersifat vital seperti air bersih masih belum dapat memenuhi standar dasar setelah puluhan tahun?

Sebagian warga akhirnya memilih beralih ke air tanah, meski harus mengeluarkan biaya lebih besar dan menghadapi risiko kualitas air yang juga tidak selalu baik. Pilihan ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap layanan air perpipaan semakin menurun.

Di balik semua itu, ada harapan yang terus dijaga. Warga tidak menuntut lebih—hanya air bersih yang layak, mengalir secara konsisten, tanpa harus mengorbankan waktu tidur, biaya tambahan, dan kesehatan.

Krisis ini menjadi pengingat bahwa akses terhadap air bersih bukan sekadar layanan, melainkan hak dasar yang seharusnya dipenuhi negara. Tanpa perbaikan menyeluruh dan komitmen nyata, keluhan warga Cengkareng berpotensi terus mengalir—seperti air keruh dari keran mereka, yang tak kunjung jernih.