Thailand Jadi Negara ASEAN Pertama yang Melegalkan Nikah Sesama Jenis

News - Thailand resmi jadi negara pertama di ASEAN yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Hal ini berlaku setelah Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengesahkan undang-undang pernikahan sesama jenis yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Thailand pada April dan Juni lalu.

Dengan begitu, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara dan negara ketiga di Asia yang mengakui pernikahan sesama jenis, setelah Taiwan dan Nepal.

Pengesahan tersebut dari diterbitkan pada Selasa (24/9), dan akan mulai berlaku dalam 120 hari, yaitu pada 22 Januari 2025.

Ini berarti pasangan LGBTQ+ akan dapat mendaftarkan pernikahan mereka secara legal pada Januari mendatang.

Lebih lanjut, Undang-undang tersebut memberikan hak-hak hukum, keuangan, dan medis secara penuh bagi pasangan pernikahan dari jenis kelamin apa pun.

"Selamat untuk cinta semua orang," tulis Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dengan tagar #LoveWins di media sosial X.

Sebagaimana diketahui, selama dua dekade, aktivis Thailand telah memperjuangkan pernikahan sesama jenis di Thailand dan menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di Asia yang dikenal dengan budaya dan toleransi LGBT.

Tak hanya itu, para aktivis di Thailand juga telah lama mengupayakan pengesahan peraturan pernikahan sesama jenis ini.

Masyarakat Thailand juga sebagian besar memegang nilai-nilai konservatif, dan anggota komunitas LGBTQ+ mengatakan bahwa mereka menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga-lembaga negara juga secara historis merupakan konservatif, dan para pendukung kesetaraan gender mengalami kesulitan untuk mendorong anggota parlemen dan pegawai negeri untuk menerima perubahan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bangkok, Sanon Wangsrangboon, mengatakan bahwa para pejabat kota akan siap untuk mendaftarkan pernikahan sesama jenis segera setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Undang-undang itu pun mengubah Hukum Perdata dan Komersial negara tersebut dengan mengganti kata-kata spesifik gender seperti "pria dan wanita" dengan kata-kata netral gender seperti "individu".

Pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai menjadikan pernikahan sesama jenis sebagai salah satu tujuan utamanya.

Menaggapi keputudan tersebut, jika dibandingkan dengan Indonesia, maayoritas warga Indonesia menentang pernikahan sesama jenis.
Sebagai informasi, 92% masyarakat Indonesia mengatakan bahwa mereka menentang, termasuk 88% yang sangat menentangnya.

Tak hanya di Indonesia, mayoritas di Malaysia (82%) dan Sri Lanka (69%) juga menentang.

Di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan mayoritas Muslim yang disurvei oleh Pew Research Center, umat Islam memberikan dukungan terendah terhadap pernikahan sesama jenis dibandingkan dengan kelompok agama lain yang disurvei.

Aktivis bagi kelompok LGBT di Indonesia sekaligus pendiri Gaya Nusantara pun berpendapat, mayoritas warga Indonesia masih menolak pernikahan sesama jenis, di antaranya karena agama, adat, dan kebudayaan.

"Indonesia masih lama, tapi perjuangan ke arah sana pasti ada. Mungkin Indonesia akan jadi negara terakhir di Asia Tenggara (yang akan melegalkan pernikahan sesama jenis)," tutur Dede kepada DW Indonesia.

(Far/Tir)