Gagal di Pemilu Paruh Waktu, Presiden Filipina Minta Semua Kabinetnya Mundur

News - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengambil langkah mengejutkan pasca kekalahan partainya dalam pemilu paruh waktu, ia meminta seluruh anggota kabinetnya mengundurkan diri.

Langkah teesebut diumumkan Kamis (22/5/2025) sebagai bentuk tanggung jawab atas hasil pemilu yang dinilai mengecewakan dan disebut-sebut sebagai penanda merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.

"Orang-orang telah berbicara, dan mereka mengharapkan hasil, bukan alasan," ujar Marcos dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP.

Lebih lanjut, Marcos menyebut langkah ini sebagai bagian dari “pengaturan ulang yang berani” demi merespons suara publik.

Pemilu yang digelar pekan lalu memang menjadi ujian besar bagi Marcos. Tak hanya menentukan susunan Senat, hasilnya juga berdampak pada posisi Wakil Presiden Sara Duterte, yang saat ini sedang menghadapi proses pemakzulan.

Menurunnya kekuatan partai Marcos di Senat justru membuka peluang lebih besar bagi Duterte untuk bertahan.

Menurut pengamat politik Michael Henry Yusingco dari Sekolah Pemerintahan Ateneo, keputusan Marcos tampak lebih sebagai respons emosional ketimbang strategi politik yang matang.

“Ini bukan soal performa para menteri, tapi lebih pada bagaimana Marcos dan koalisinya ingin menyelamatkan citra mereka pasca kekalahan,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik waktu pengunduran diri yang dinilai terlambat.

“Ini bisa dilakukan sebelum pemilu. Kenapa harus sekarang?” tambahnya.

Di sisi lain, dalam sebuah podcast usai pemilu, Marcos blak-blakan mengakui bahwa pemerintah kurang memberi perhatian pada isu-isu kecil yang justru berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

“Saya baru sadar bahwa hal-hal kecil yang seharusnya bisa membantu cepat malah terabaikan. Warga kecewa karena progresnya lambat dan nggak terasa manfaatnya,” ungkapnya.

Secara historis, pengunduran diri massal kabinet bukan barang baru di Filipina.

Sebelumnya, Presiden Gloria Macapagal Arroyo pernah melakukan hal serupa pada 2005, begitu juga dengan Presiden Corazon Aquino pasca percobaan kudeta pada 1987.

Namhn, pihak Istana Malacanang memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa transisi ini. Presiden Marcos juga berjanji akan membangun kabinet baru yang berbasis pada stabilitas dan meritokrasi.

Hingga saat ini, 21 menteri telah menyatakan mundur. Namun, jalan pemulihan popularitas tampaknya masih panjang.

"Jika Marcos gagal membuktikan hasil nyata, bukan hanya dirinya yang terancam, tapi juga masa depan koalisinya di 2028," tutup Yusingco.

(Pen/Far)