Polemik Pembayaran Proyek Gedung MBG 3T, Kontraktor Mengaku Belum Dibayar

Pembangunan gedung Program Makan Bergizi (MBG) untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Kabupaten Bengkulu Utara kini memunculkan polemik baru. Di tengah progres pembangunan fisik yang terus berjalan di sejumlah titik, muncul pengakuan dari pihak kontraktor bahwa pembayaran proyek hingga kini belum diterima secara jelas.
Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan tetap berlangsung di beberapa lokasi, seperti Desa Lebong Tandai dan Desa Muarasantan, Kecamatan Napal Putih. Di lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Daerah Terpencil Desa Muarasantan, rangka baja ringan telah berdiri, sebagian dinding batako terpasang, sementara pengerjaan atap masih berlangsung.

Keberadaan papan proyek bertuliskan Badan Gizi Nasional (BGN) – SPPG Daerah Terpencil memperkuat bahwa proyek tersebut merupakan bagian dari program resmi MBG. Namun di balik progres pembangunan itu, persoalan administrasi dan pembayaran mulai menjadi sorotan.

Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana proyek dapat berjalan sebelum adanya kejelasan kontrak resmi dari Badan Gizi Nasional. Dugaan proyek berjalan mendahului tahapan administratif semakin menguat setelah kontraktor disebut belum memperoleh kepastian pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap tata kelola proyek strategis nasional, terutama menyangkut aspek akuntabilitas anggaran dan perlindungan terhadap pihak pelaksana di lapangan. Apalagi dalam ketentuan teknis MBG ditegaskan bahwa penetapan investor dan kontrak kerja merupakan kewenangan penuh BGN.

Sekretaris Satgas MBG, Sabani, sebelumnya juga menegaskan bahwa Satgas daerah tidak memiliki kewenangan terkait kontrak proyek.

“Untuk urusan kontrak, silakan langsung menghubungi pihak BGN. Satgas MBG hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan MBG 3T maupun SPPG reguler,” ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp.

Kondisi ini menempatkan kontraktor pada posisi yang dilematis. Di satu sisi pembangunan terus berjalan demi mengejar target program nasional, namun di sisi lain kepastian administratif dan pembayaran disebut belum sepenuhnya terang.

Publik kini mendesak adanya keterbukaan dari Badan Gizi Nasional terkait status kontrak, mekanisme pembayaran, hingga penetapan investor pada proyek MBG 3T di Bengkulu Utara. Transparansi dinilai penting agar program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat tersebut tidak justru memunculkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Jika persoalan administrasi dan pembayaran ini tidak segera dijelaskan, proyek MBG berisiko memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan program strategis pemerintah, terutama di wilayah 3T yang selama ini kerap menghadapi keterbatasan pengawasan dan akses informasi.