Jalan Rusak di Saketi Jadi Sorotan, Andra Soni Ambil Langkah Renovasi
Sabtu, 25 April 2026
Pengunggah: Redaksi
Puluhan tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu sebuah perubahan, terlebih ketika yang dipertaruhkan adalah akses dasar masyarakat. Di Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, jalan rusak yang selama ini dikeluhkan warga akhirnya mendapat perhatian—bukan dari pemerintah kabupaten sebagai pemilik kewenangan, melainkan dari Pemerintah Provinsi Banten.
Langkah Gubernur Banten, Andra Soni, mengambil alih perbaikan jalan Desa Majau–Mekarwangi memunculkan dua sisi cerita: harapan baru bagi warga, sekaligus pertanyaan tentang tata kelola dan distribusi tanggung jawab antar level pemerintahan.
Melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), Pemprov Banten menggelontorkan anggaran Rp3,84 miliar dari APBD 2025 untuk membangun jalan sepanjang 1,3 kilometer. Jalan yang dulunya becek, berbatu, dan sulit dilalui kini berubah menjadi akses yang lebih layak, membuka konektivitas antar wilayah desa.
Namun dibalik peresmian dan narasi pembangunan, terselip persoalan yang lebih mendasar. Fakta bahwa jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tetapi terbengkalai selama puluhan tahun menandakan adanya celah serius dalam prioritas pembangunan daerah. Intervensi provinsi memang menjadi solusi cepat, tetapi sekaligus menyoroti lemahnya respons pemerintah tingkat kabupaten terhadap kebutuhan warganya.
Bagi masyarakat Desa Majau, perubahan ini terasa nyata. Biaya angkut hasil panen menurun, akses ke puskesmas dan pasar menjadi lebih mudah, dan aktivitas sehari-hari tidak lagi terhambat kondisi jalan. Infrastruktur, dalam hal ini, kembali menunjukkan perannya sebagai penggerak ekonomi sekaligus penentu kualitas hidup.
Di sisi lain, Pemprov Banten berencana melanjutkan pembangunan hingga menghubungkan Saketi dengan wilayah lain seperti Mekarwangi dan Bojong. Proyek lanjutan sepanjang 1,6 kilometer pada 2026 dengan anggaran Rp4,8 miliar diharapkan memperkuat jaringan jalan desa dan menciptakan jalur alternatif baru.
Meski demikian, pendekatan pembangunan yang bersifat “ambil alih” tidak bisa menjadi pola jangka panjang. Tanpa evaluasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten, risiko ketimpangan pembangunan akan terus berulang di wilayah lain. Intervensi provinsi seharusnya menjadi pemicu perbaikan sistem, bukan sekadar solusi tambal sulam.
Kasus Saketi menjadi cermin bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal anggaran dan proyek fisik, tetapi juga tentang akuntabilitas dan keberpihakan pada kebutuhan dasar masyarakat. Ketika jalan desa harus menunggu puluhan tahun untuk diperbaiki, yang dipertanyakan bukan hanya kondisi jalannya—tetapi juga arah kebijakan yang selama ini berjalan.
Penulis : Radhwa Larasati Tetuko
Editor : Tiara De Silvanita
Tags
Berita Populer
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
Berita terkait
News - Pemilik akun TikTok @presiden_ono_niha berinisial AB (30) berhasil ditangkap Dittipidsiber Bareskrim Polri...
NewsSelasa, 02 Januari 2024
PGelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali menjerat kepala daerah menjadi pengingat bahwa persoalan tat...
NewsSelasa, 14 Juli 2026
Persoalan sampah di Indonesia dinilai tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya mengandalkan...
NewsKamis, 09 Juli 2026
Jepang kembali menunjukkan ambisinya dalam pengembangan teknologi masa depan. Badan Penjelajahan Antariksa Jepang...
NewsKamis, 04 Juni 2026
Ridho Rahmadi diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (28/1/2026). Usai pemeriksaan, ia menegaskan bahwa ka...
NewsMinggu, 01 Februari 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan aturan ...
NewsRabu, 27 Mei 2026
News - Dua tahun pascagempa dahsyat 2023, ribuan warga di pegunungan Atlas, Maroko, masih bertahan hidup di tenda...
NewsRabu, 17 September 2025
Ruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menjadi saksi penantian panjang dari Laras Faiz...
NewsRabu, 14 Januari 2026
News - Mahasiswa Kelompok 90 Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Ban...
NewsRabu, 21 Agustus 2024
News - Israel harus mengemis ke Amerika Serikat untuk meminta bantuan menghancurkan situs nuklir yang dianggap te...
NewsJumat, 20 Juni 2025