Persoalan Sampah Kian Mendesak, Eddy Soeparno Minta Perubahan Tata Kelola dari Hulu ke Hilir

Persoalan sampah di Indonesia dinilai tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan lama yang hanya mengandalkan tempat pemrosesan akhir (TPA). Kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin menjadi pengingat bahwa tata kelola sampah nasional membutuhkan perubahan menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pemanfaatan teknologi pengolahan modern.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mengatakan insiden tersebut menunjukkan sistem pengelolaan sampah berbasis penimbunan (landfill) telah menghadapi berbagai keterbatasan. Selain meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, pola tersebut juga membuat potensi energi dan nilai ekonomi dari sampah belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2026).

Ia menyoroti besarnya timbulan sampah nasional yang mencapai sekitar 56 juta ton per tahun. Menurutnya, apabila sebagian besar sampah masih berakhir di TPA, persoalan lingkungan akan terus berulang, mulai dari pencemaran, emisi gas rumah kaca, hingga ancaman kebakaran.

Karena itu, Eddy mendukung percepatan pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WTE) yang tengah didorong pemerintah. Menurutnya, teknologi tersebut mampu menjadi solusi ganda dengan mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Program Waste-to-Energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah," ujarnya.

Meski demikian, Eddy menegaskan pembangunan fasilitas WTE tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal. Menurutnya, transformasi tata kelola sampah harus dimulai dari hulu melalui pengurangan sampah, pemilahan di tingkat rumah tangga, penguatan kegiatan daur ulang, pengembangan bank sampah, hingga edukasi masyarakat agar volume residu yang masuk ke fasilitas pengolahan semakin kecil.

Ia juga mengingatkan agar setiap proyek WTE menerapkan teknologi terbaik dan memenuhi standar lingkungan yang ketat. Pengawasan yang transparan serta kepatuhan terhadap standar emisi internasional dinilai menjadi syarat penting agar pengolahan sampah menjadi energi tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.

"Waste-to-Energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah. Justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi," jelasnya.

Eddy berharap kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, Indonesia perlu beralih dari pendekatan yang berorientasi pada penimbunan menuju tata kelola yang mengedepankan teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih.

"Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memperluas TPA. Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan Waste-to-Energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi," pungkasnya.