Jelang COP 30, Indonesia Siap Perkuat Diplomasi Iklim untuk Hadapi Krisis Global

News - Jelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar workshop jurnalistik dengan tema "Amplifying COP 30 to Indonesia", untuk memperkuat dampak peliputan iklim dari Indonesia ke dunia.

Tujuannya selain Indonesia dapat hadir, juga bisa bersuara mengadvokasi ketimpangan, menguatkan posisi negosiasi, dan membawa isu lingkungan yang substansial dan berkeadilan.

Wukir Amintari Rukmi, Koordinator Pokja Perundingan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, menekankan bahwa Indonesia mendukung penuh prinsip multilateral Paris Agreement, dan siap mendorong operasionalisasi Baku-Belem Road Map, kerangka kerja pendanaan iklim yang lebih adil dan inklusif.

“COP30 jadi kompas kita untuk meningkatkan ambisi mitigasi, dorong transisi energi yang adil, dan menyusun indikator konkret Tujuan Global Adaptasi,” ujar Wukir.

Tak hanya itu, Wukir juga menyoroti pentingnya pengarusutamaan gender dan semangat Mutirão Global, gerakan kolektif yang menggandeng pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas adat.

Kuki Soedjackmoen dari IRID (Indonesia Research Institute for Decarbonization) menyoroti pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami jenis gas rumah kaca (GRK). Ia mengingatkan bahwa gas seperti metana dan dinitrogen oksida punya potensi pemanasan jauh lebih besar dari karbon dioksida.

“Ini bukan soal angka di laporan. Ini soal panas yang kita rasakan sekarang. Penanganannya harus beda, strateginya harus tepat,” tegas Kuki.

Kuki bahkan mengenalkan teknologi cairan penyerap karbon yang bisa diadopsi BUMD dan instansi negara, plus mendorong penyusunan kerangka penyetaraan emisi berbasis sains.

Syahrul Fitra dari Greenpeace Indonesia mengkritisi inkonsistensi data deforestasi pemerintah. Menurutnya, membabat hutan demi proyek besar tak bisa dibenarkan dalam kerangka perubahan iklim.

“Kita harus jujur. Deforestasi itu hasil dari perencanaan yang keliru, bukan musibah alam. Kalau kita serius iklim, hentikan itu semua sebelum 2030,” kata Syahrul. Ia menyoroti proyek food estate dan ekspansi industri di Papua dan Kalimantan yang rawan bertabrakan dengan komitmen iklim global.

Cindy Julianti dari Working Group ICCA Indonesia menegaskan keterkaitan antara krisis iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ia mendorong agar solusi berbasis alam, seperti pengelolaan konservasi oleh masyarakat lokal dan insentif ekosistem masuk dalam kebijakan nasional.

“Bicara iklim itu nggak bisa tanpa bicara keanekaragaman hayati. Alam bukan sekadar objek, tapi subjek utama dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Joni Aswira Putra, Ketua SIEJ, menyerukan peran aktif jurnalis untuk mengawal proses COP30 secara kritis dan inklusif. Menurutnya, media wajib menyuarakan suara komunitas adat dan masyarakat sipil, agar diplomasi iklim tak dikuasai elite semata.

“Media punya kekuatan membentuk narasi. Jangan sampai COP30 jadi seremoni tahunan yang kosong makna,” kata Joni.