Jomplang Banget! Tengkulak Beras Untung 42 Triliun Sedangkan Petani Cuma 1 Juta

Finance - Ada kesenjangan yang terjadi antara tengkulak beras dan petani padi yang diketahui baru-baru ini.

Tengkulak alias middleman ketika jadi sorotan usai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap data keuntungan yang mereka kantongi dari bisnis beras mencapai Rp42 triliun.

Sementara di ujung rantai, para petani yang berkeringat langsung di sawah hanya mendapat Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Perbandingan ini seperti langit dan lumpur. Tengkulak bermain di jalur pasokan, dari penggilingan ke pengecer, dengan margin rata-rata Rp2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan produksi nasional sebesar 21 juta ton, hasilnya menggiurkan, yakni Rp42 triliun cuan bersih.

"Itu duit middleman. Mereka cuma jadi perantara, tapi ambil selisih harga gede banget," kata Amran di kantor Kementerian Pertanian, Rabu (4/6/2025).

Di sisi lain, petani masih saja menjadi korban yang dipecundangi. Bagaimana tidak, empat bulan kerja keras, hasil panen dijual murah, dan hasilnya tak sepadan.

"Petani kita cuma dapat Rp1 juta sampai Rp1,5 juta sebulan, satu keluarga loh itu," tegas Amran.

Lebih lanjut, menurutnya, kondisi ini tak bisa dibiarkan terus berulang. Kementan bersama Satgas Pangan Polri saat ini tengah menyelidiki dugaan praktik mafia beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Sebelumnya, pada 28 Mei 2025, volume beras yang keluar dari gudang PT Food Station Tjipinang Jaya melonjak drastis mencapai 11.410 ton, padahal biasanya hanya 2.000–3.000 ton per hari.

"Katanya salah hitung. Tapi kita nggak bisa langsung telan mentah alasan kayak gitu. Satgas sudah turun tangan, kita kejar juga yang kasih statement," ujar Amran.

Amran menduga, beras tersebut dicampur dan dijual dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Namun, karena masih tahap investigasi, detailnya belum bisa diungkap lebih jauh.

Di tengah isu mafia dan distribusi yang tak adil, yang jadi korban tetap petani. Kerja keras mereka belum sepenuhnya dihargai setimpal. Negara harus hadir. bukan hanya dengan regulasi, tapi juga keberpihakan.

(Far/Tir)