Influencer Wajib Punya Sertifikat Keahlian untuk Membuat Konten Tapi ini di Negara China

Baru-baru ini, Administrasi Siber Cina alias CAC, regulator internet di Cina mewajibkan influencer memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan formal jika ingin menampilkan konten sensitif seperti kedokteran, hukum, pendidikan atau keuangan di media sosial. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah untuk memastikan bahwa konten yang beredar di platform digital bersifat ilmiah, kredibel, dan tidak menyesatkan.

Dalam aturan baru ini, para pembuat konten diberi waktu dua bulan untuk menyerahkan dokumen seperti ijazah, sertifikat pelatihan, atau kredensial profesional terverifikasi yang menunjukkan keahlian mereka. Selain itu, setiap konten yang membahas topik sensitif diwajibkan mencantumkan sumber informasi serta menjelaskan bila terdapat unsur dramatisasi atau penggunaan teknologi AI.

Hal ini pun memberikan dampak bagi para influencer. Selain dampak bagi para influencer, platform Douyin (TikTok versi China), Bilibili, dan Weibo juga diwajibkan untuk memverifikasi kredensial influencer, menjaga akurasi informasi yang disebarkan, dan mengingatkan pengguna tentang tanggung jawab hukum dan ilmiah mereka dalam membuat atau membagikan konten.

Selain soal sertifikasi, CAC juga menerapkan larangan total terhadap iklan produk dan layanan medis, termasuk obat, suplemen, makanan kesehatan, hingga konsultasi daring. Aturan baru ini juga menarget akun yang menyamar sebagai profesional atau memakai format edukasi untuk menjual produk.

Tidak hanya sampai disitu, pemerintah China juga  memerintahkan para platform ntuk melatih algoritma agar bisa mengenali dan memblokir konten berbau seksual yang dikemas seolah-olah sebagai edukasi. 

Influencer yang melakukan kejahatan akan dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum. Kreator konten yang melanggar hukum dan etika tidak boleh diberi kesempatan untuk tampil di depan umum atau layar, untuk mencegah mereka berpindah platform dan kembali berkarya di Cina. Terkait akan hal ini, CAC beranggapan kebijakan ini bertujuan melindungi masyarakat dari konten yang bisa memengaruhi kesehatan, keuangan, atau keselamatan publik.