Tunggakan Pajak Kendaraan Masih Tinggi, Operasi Gabungan Digelar di Sejumlah Wilayah Banten

Masih tingginya angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten mendorong pemerintah daerah mengambil langkah tegas melalui operasi gabungan yang digelar serentak di berbagai wilayah. Operasi yang berlangsung pada 4–5 Juni 2026 itu melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, Kepolisian, serta Jasa Raharja.
Razia dilakukan di sejumlah titik strategis dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat dan Polres setempat. Langkah tersebut menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan bermotor yang masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai daerah.

Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan bahwa operasi gabungan tidak semata-mata bertujuan menindak pelanggar, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah.

"Tujuan kami agar masyarakat lebih tertib dalam berlalu lintas dan berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak kendaraan," ujarnya.

Pajak Kendaraan Bermotor hingga kini masih menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten. Namun, tingginya angka tunggakan menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, fenomena tunggakan pajak kendaraan juga mencerminkan persoalan yang lebih kompleks. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, biaya hidup yang terus meningkat, hingga rendahnya pemahaman mengenai manfaat pajak menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, pendekatan penegakan hukum melalui razia perlu diimbangi dengan edukasi yang lebih masif dan pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.

Operasi gabungan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga berupaya membangun budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Sebab, keberhasilan pengelolaan pajak tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan yang diperoleh, melainkan juga dari tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui operasi ini, masyarakat diharapkan segera menyelesaikan tunggakan pajaknya agar terhindar dari sanksi administrasi maupun penindakan saat razia berlangsung. Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya meningkatkan angka kepatuhan, tetapi juga membangun kepercayaan publik bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang dirasakan masyarakat.