Menko Polkam Minta Tambahan Anggaran Rp. 728,8 Miliar untuk Pembangunan Command Center

News – Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp728,8 miliar untuk tahun 2026. Angka tersebut melonjak jauh dari pagu indikatif yang sebelumnya ditetapkan pemerintah, yakni hanya Rp126,5 miliar.

Permintaan anggaran tersebut disampaikan Budi dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Menko Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

Budi menilai terdapat kesenjangan besar antara mandat strategis Kemenko Polkam dan dukungan anggaran yang ada.

“Menyadari ketimpangan antara mandat dan anggaran, kami ajukan kebutuhan Rp728,8 miliar,” kata Budi.

Salah satu pos anggaran terbesar dalam usulan tersebut adalah pembangunan command center atau pusat komando politik dan keamanan nasional, dengan nilai Rp250 miliar.

Pusat ini dirancang sebagai otak pemantau situasi strategis nasional secara real-time, sekaligus pusat pengelolaan data untuk menjawab tantangan keamanan era digital dan geopolitik.

“Ini bukan sekadar bangunan, tapi pusat kendali utama kami untuk menghadapi ancaman yang makin kompleks dan simultan,” tegas Budi, yang juga mantan Kepala BIN.

Budi menyebut ancaman yang kini dihadapi Indonesia sangat beragam, mulai dari konflik sosial, ancaman siber, disinformasi, hingga tekanan dari dinamika kawasan dan internasional. Dalam kondisi tersebut, Budi menilai keberadaan command center bersifat sangat mendesak.

Dari total Rp728,8 miliar yang diajukan, sekitar Rp195,3 miliar akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan antar kementerian dan lembaga, yang menjadi inti peran Kemenko Polhukam.

“Sayangnya, dalam pagu indikatif, belum ada alokasi khusus untuk fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal ini jantung kerja kami,” ujar Budi.

Sisa anggaran lainnya sebesar Rp533,5 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen, yang mencakup peningkatan layanan, dukungan kelembagaan seperti Kompolnas dan Komisi Kejaksaan, serta penguatan infrastruktur kelembagaan lainnya.

Meski nominalnya terlihat besar, Budi menegaskan bahwa usulan ini disusun dengan mempertimbangkan sensitivitas fiskal negara dan kompleksitas zaman.

“Anggaran ini adalah kebutuhan paling realistis untuk memastikan kerja kami tetap relevan dan responsif,” tandasnya.

Usulan tersebut kini berada di tangan DPR RI untuk dikaji lebih lanjut dalam pembahasan anggaran tahun 2026.

(Fai/Far)