Inovasi Pengelolaan Sampah di Desa Bongkasa Pertiwi Tekan Limbah Secara Signifikan

Upaya menekan persoalan sampah tak selalu harus dimulai dari kebijakan besar berskala kota atau nasional. Di tingkat desa, langkah sederhana namun konsisten justru mampu menghasilkan dampak nyata. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Desa Bongkasa Pertiwi melalui program inovatif pengelolaan sampah berbasis partisipasi warga.
Sejak 2025, pemerintah desa setempat menggulirkan program bertajuk “Tidak Pilah Tidak Angkut”, yang memadukan pendekatan edukasi, insentif, dan pengawasan berbasis teknologi. Warga yang disiplin memilah sampah selama tiga bulan berturut-turut diberikan apresiasi berupa 5 kilogram beras. Skema ini tidak sekadar memberi imbalan, tetapi juga membangun kebiasaan baru dalam mengelola sampah dari sumbernya.

Perbekel Bongkasa Pertiwi, I Nyoman Buda, menegaskan bahwa pendekatan berbasis penghargaan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang hanya menekankan sanksi cenderung kurang efektif jika tidak diimbangi dengan motivasi positif.

Untuk memastikan program berjalan optimal, desa memanfaatkan aplikasi digital Gasway. Melalui sistem ini, setiap rumah dipasangi barcode yang dipindai oleh petugas saat melakukan pengecekan. Tingkat kepatuhan warga dapat dipantau secara real-time, sekaligus menjadi dasar pemberian insentif. Sistem ini juga menghadirkan transparansi—warga dapat mengetahui status kepatuhan mereka secara langsung.

Hasilnya cukup mencolok. Produksi sampah desa yang sebelumnya mencapai sekitar 200 ton per bulan kini turun drastis menjadi 40 ton. Penurunan paling signifikan terjadi pada sampah organik, yang hampir seluruhnya berhasil dikelola di tingkat rumah tangga. Praktik pengolahan mandiri, seperti pemanfaatan pekarangan atau teba, membuat desa hampir tidak lagi mengirim sampah organik ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat catatan penting yang perlu diperhatikan. Ketergantungan pada insentif beras, misalnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program dalam jangka panjang. Apakah kesadaran warga akan tetap terjaga jika insentif dihentikan? Atau justru partisipasi akan menurun ketika stimulus ekonomi tidak lagi diberikan?

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah desa dan desa adat menjadi aspek menarik sekaligus krusial. Pemerintah desa berperan menyediakan fasilitas seperti komposter, sementara penegakan aturan dilakukan melalui perarem oleh desa adat. Skema ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural masih memiliki peran kuat dalam mengatur perilaku masyarakat, terutama ketika kewenangan formal pemerintah terbatas.

Hingga kini, total 120 kilogram beras telah disalurkan kepada warga yang konsisten memilah sampah. Bagi pemerintah desa, angka tersebut bukan sekadar indikator bantuan sosial, melainkan cerminan meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu lingkungan.

Inovasi di Bongkasa Pertiwi memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber bukan sekadar konsep, tetapi dapat diwujudkan melalui kombinasi strategi yang tepat: edukasi, teknologi, insentif, dan pendekatan budaya. Meski demikian, tantangan keberlanjutan tetap menjadi pekerjaan rumah—agar kesadaran yang terbentuk tidak bergantung pada imbalan, melainkan tumbuh sebagai kebutuhan bersama.