Ekonomi Papua Anjlok Dampak Tambang Freeport yang Lumpuh

Pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Data terbaru yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua pada kuartal III/2025 mengalami perlambatan yang cukup signifikan, hanya tumbuh sekitar 2,68% year-on-year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan 6% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa penyebab utama dari perlambatan ini berawal dari kontraksi ekonomi di Provinsi Papua Tengah yang mencapai -16,11% yoy. Kontraksi tersebut bukan tanpa alasan, produksi tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) anjlok tajam akibat insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025. 

“Papua Tengah memiliki negatif yang cukup besar karena kondisi kahar di Freeport sana. Adanya luncuran material basah membuat proses produksi biji logam turun cukup dalam,” ungkap Edy, pada Rabu (5/11/25) yang dikutip dari bisnis.com

Insiden yang terjadi di kompleks tambang raksasa Freeport itu tidak hanya membuat berhenti aktivitas penambangan sementara, tetapi juga berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi secara regional. Freeport-McMoRan Inc, induk dari perusahaan PTFI melaporkan bahwa penghentian operasi dilakukan untuk memberikan prioritas terhadap proses evakuasi dari tujuh anggota tim yang menjadi korban dan penyelidikan penyebab utama kejadian.

Akibat dari penghentian aktivitas ini, produksi logam menurun secara drastis. Dalam laporan kuartalnya, Freeport menyebutkan produksi tembaga berkurang sekitar 90 juta pound dan emas turun 80.000 ounce hanya dalam kuartal ketiga 2025. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi tembaga PTFI anjlok 29,16% yoy menjadi 311 juta pound, sedangkan produksi emas merosot 37,69% yoy menjadi 281.000 ounce.

Secara kumulatif selama sembilan bulan pertama tahun 2025, produksi tembaga mencapai 966 juta pound, turun 29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan produksi emas hanya 876.000 ounce, merosot 38% yoy.

Tidak hanya kawasan Papua Tengah yang terpukul, Papua Barat juga mengalami kinerja ekonomi yang melemah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian dari provinsi itu mengalami kontraksi ekonomi 0,13% yoy yang berasal dari penurunan produksi gas alam cair (LNG). Padahal, Papua Tengah dan Papua Barat menyumbang sebesar 39,26% terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) kawasan Maluku dan Papua.

Dengan kontribusi sebesar itu, penurunan aktivitas ekonomi di dua provinsi penghasil sumber daya alam tersebut otomatis menyeret laju pertumbuhan kawasan timur Indonesia. Freeport menyebutkan cadangan biji di tambang GBC mewakili sekitar 50% dari total estimasi cadangan terbukti dan terkira PTFI per 31 Desember 2024, serta 70% dari proyeksi produksi tembaga dan emas hingga 2029. Karena hal itu, gangguan operasi di area ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan ekonomi daerah.

Freeport memperkirakan tambang Big Gossan dan Deep Mill Level Zone (DMLZ) yang tidak terdampak insiden dapat memulai kembali operasinya pada kuartal IV/2025. Namun, pemulihan produksi di GBC diproyeksikan berlangsung secara bertahap sepanjang 2026 dengan tingkat produksi yang masih sekitar 35% lebih rendah dari estimasi sebelum insiden.

Peristiwa ini menjadi cerminan betapa ketergantungan Papua terhadap sektor pertambangan yang masih sangat tinggi. Aktivitas yang lambat dalam pertambangan tidak hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap rantai ekonomi lokal, mulai dari lapangan kerja hingga daya beli masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Sebagian masyarakat di sekitar Mimika mulai merasakan dampak dari perlambatan aktivitas tambang. Pengurangan jam kerja dan penundaan proyek turunan turut menghambat perputaran ekonomi setempat. Pemerintah dan pihak Freeport optimis pemulihan akan berjalan secara bertahap dengan strategi keselamatan baru dan upaya pemulihan infrastruktur tambang bawah tanah yang diharapkan produksi dapat kembali stabil pada tahun 2026.