Di Tengah Ribuan Sekolah Nyaris Roboh, Arah Prioritas Belanja Negara Jadi Sorotan

PDi berbagai daerah di Indonesia, pemandangan yang kontras semakin mudah ditemui. Di satu sisi, bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdiri megah sebagai bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di sisi lain, tidak sedikit sekolah yang masih harus menjalankan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas dengan atap bocor, dinding retak, lantai rusak, hingga bangunan yang terancam roboh.
Kontras tersebut memunculkan perdebatan mengenai arah prioritas belanja negara. Di tengah besarnya komitmen pemerintah memperluas MBG, banyak kalangan mempertanyakan mengapa persoalan mendasar di sektor pendidikan, khususnya infrastruktur sekolah, belum mendapatkan perhatian yang sama.

Data Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan sekitar 49,5 persen ruang kelas sekolah dasar di Indonesia masih mengalami kerusakan ringan hingga sedang, sementara 10,8% lainnya rusak berat. Kondisi serupa juga terjadi di jenjang SMP, dengan tingkat kerusakan mencapai 42,7 persen%, sedangkan sekitar sepertiga ruang kelas SMA dan SMK juga masih memerlukan perbaikan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan serius bagi kualitas pendidikan nasional. Sebab, proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum dan kualitas tenaga pendidik, tetapi juga oleh lingkungan belajar yang aman dan layak bagi peserta didik.

Di sisi lain, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp228 triliun untuk Program MBG pada 2026. Angka itu bahkan diusulkan meningkat menjadi Rp270 triliun pada 2027.

Sementara itu, estimasi kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh ruang kelas rusak di Indonesia diperkirakan berada pada kisaran Rp40,7 triliun hingga Rp96,5 triliun. Dengan kata lain, bahkan pada skenario biaya tertinggi, kebutuhan renovasi sekolah masih berada jauh di bawah alokasi anggaran MBG tahun ini.

Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas prioritas anggaran pemerintah. Sejumlah pengamat menilai pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai.

Selain besarnya anggaran, efektivitas Program MBG juga masih menjadi perhatian. Hingga kini belum tersedia evaluasi independen yang secara komprehensif mengukur dampak program terhadap perbaikan status gizi, peningkatan kualitas pendidikan, maupun kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Studi CELIOS pada 2025 juga menemukan adanya indikasi inclusion error dalam pelaksanaan MBG. Sekitar 34,2% penerima manfaat disebut berasal dari kelompok yang sebenarnya tidak termasuk prioritas, seperti keluarga mampu di luar wilayah 3T maupun daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Temuan tersebut memunculkan usulan agar program lebih difokuskan kepada kelompok rentan, seperti keluarga miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah dengan angka stunting tinggi. Pendekatan yang lebih terarah dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara menjadi tuntutan publik. Terlebih, menurut Badan Gizi Nasional, sebagian pembiayaan MBG berasal dari realokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan, sementara realisasi anggarannya telah mencapai 44 % per 15 Juni 2026.

Situasi ini memperkuat dorongan agar pemerintah melakukan audit dan evaluasi independen terhadap pelaksanaan MBG sebelum memperluas cakupan program. Bersamaan dengan itu, percepatan rehabilitasi sekolah dinilai perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas agar seluruh anak Indonesia dapat belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan layak.

Pada akhirnya, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kecukupan gizi, tetapi juga oleh kualitas lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Di tengah ribuan sekolah yang masih membutuhkan perbaikan, arah prioritas belanja negara pun kembali menjadi sorotan publik.