Bahaya! Donald Trump Bakal Stop Bantuan Medis untuk Negara Miskin di Dunia

News - Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik, Donald Trump, mengambil kebijakan kontroversial dengan menghentikan pasokan obat-obatan esensial yang selama ini menyelamatkan nyawa pasien HIV, malaria, dan tuberkulosis.

Kebijakan ini juga berdampak pada distribusi perlengkapan medis untuk bayi baru lahir di negara-negara yang selama ini menerima dukungan dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Kontraktor dan mitra USAID mulai menerima instruksi resmi untuk menghentikan pengiriman bantuan tersebut.

Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan pembekuan pendanaan AS yang lebih luas sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari.

Salah satu pihak yang menerima memo penghentian adalah Chemonics, firma konsultan besar AS yang bekerja sama dengan USAID dalam penyediaan obat-obatan global.

"Memo ini mencakup penghentian distribusi obat untuk HIV, malaria, dan tuberkulosis, serta kontrasepsi dan perlengkapan kesehatan ibu dan anak," ungkap seorang sumber USAID dan mantan pejabat badan tersebut kepada Reuters.

Menanggapi hal tersebut, Atul Gawande, mantan kepala kesehatan global di USAID, menyebut kebijakan ini sebagai bencana besar.

"Bantuan obat-obatan selama ini menyelamatkan 20 juta orang yang hidup dengan HIV. Kini, bantuan itu terhenti sepenuhnya," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, penghentian pasokan obat berisiko meningkatkan angka kesakitan dan kematian, terutama bagi pasien HIV yang sangat bergantung pada terapi antiretroviral.

Tanpa pengobatan, jumlah virus dalam tubuh pasien bisa meningkat secara drastis, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko penularan kepada orang lain.

Bahkan, sekitar satu dari tiga ibu hamil yang tidak diobati dapat menularkan virus kepada bayinya.

Selain itu, terputusnya akses terhadap pengobatan dapat memicu kemunculan strain virus yang kebal obat, yang berpotensi menyebar ke seluruh dunia.

Sebuah studi memperkirakan bahwa penghentian program ini bisa menyebabkan kehilangan 600.000 nyawa dalam satu dekade ke depan di Afrika Selatan.

Jirair Ratevosian, mantan kepala staf PEPFAR di era pemerintahan Joe Biden, menyebut kebijakan ini sebagai efek domino berbahaya yang membuat jutaan nyawa berada dalam ketidakpastian.

"Keputusan ini menempatkan nyawa banyak orang di ujung tanduk dan bisa berdampak luas secara global," tutupnya.

(Ann/Far)