Menag Nasaruddin Jamin Tak Ada Lagi Korupsi Kuota Haji 2025

News — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 bebas dari praktik korupsi, termasuk dalam penentuan dan pengelolaan kuota jemaah.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat merespons kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan menyeret era kepemimpinan menteri sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas.

"Yang penting, 2025 ini, insyaallah kami jamin tidak ada [korupsi]," ujar Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Meski begitu, Imam Besar Masjid Istiqlal itu memilih irit bicara saat ditanya lebih lanjut soal penyelidikan korupsi haji yang terjadi di masa Gus Yaqut. "

Yang 2024 saya enggak tahu," ucapnya singkat.

Sebagaimana diketahui, di tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota haji tertinggi di dunia, yakni sebanyak 221.000 jemaah, yang terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Sebelumnya, Nasaruddin menyatakan bahwa kuota untuk tahun 2025 masih mengacu pada mekanisme Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kepastian kuota seperti tahun lalu, karena kita ditentukan oleh OKI," jelasnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menjelaskan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk kuota untuk pengawas dan petugas haji, termasuk anggota DPR, DPD, dan lembaga negara lainnya.

"Untuk kuota haji khusus tetap 17.680. Sedangkan tim PHU dan petugas lainnya masuk dalam kuota petugas, bukan jemaah," terang Hilman.

Sejauh ini, KPK masih menyelidiki dugaan korupsi dalam penentuan kuota haji yang terjadi pada 2023 hingga 2024. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membuka kemungkinan praktik serupa terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"Dari dokumen dan keterangan yang kami dapatkan, bisa saja praktik itu terjadi sebelum 2023-2024," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (26/6/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih fokus mendalami keterangan dari para saksi yang sudah diperiksa, termasuk kemungkinan memanggil mantan Menteri Agama.

"Kita tunggu prosesnya. Penyelidik masih terus mendalami keterangan-keterangan dari para saksi sebelumnya," ujar Budi.