Koalisi Demokrasi Perempuan Desak Jokowi Hentikan Penyalahgunaan Kekuasaan

News - Ratusan perempuan yang mengatasnamakan Koalisi Demokrasi Perempuan  mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal tersebut disampaikan saat melakukan aksi Mimbar Demokrasi Perempuan dalam menyuarakan situasi Pemilu 2024 di depan Monas, Jakarta Pusat, jumat (09/02/2024).

Segerombolan perempuan yang mayoritas emak-emak tersebut menilai, banyak fakta yang terjadi di lapangan terkait keberpihakan Presiden Jokowi kepada salah satu paslon. 

Mereka juga melakukan aksi simbolis dengan membawa bunga sebagai lambang duka serta spanduk aspirasi. 

"Kami dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM harus turun ya untuk ikut menyuarakan situasi menuju pemilu yang sudah tidak baik-baik saja ya," tegas Anggota Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM Mike Verawati. 

Jadi kami mendapatkan banyak sekali fakta di lapangan bahwa ada proses-proses yang tidak sesuai dengan jalan atau arah yang sebenarnya sudah diampu oleh Undang-undang maupun peraturan yang berlaku," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Vera menilai Jokowi sebagai pemimpin negara secara terang-terangan melakukan keberpihakan kepada paslon tertentu. 

Tak hanya itu, baginya Jokowi juga menggunakan kewenangannya untuk memberi jalan kepada pemenangan paslon tertentu. 

"Karenanya, hari ini perempuan yang bergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM juga turun untuk menyuarakan bahwa presiden harus menghentikan kewenangannya kekuasaannya untuk cawe-cawe dalam hal pemilu ini," jelasnya. 

Vera kemudian membeberakan, hal itu ditujukan agar pemilu berjalan dengan jujur dan berintegritas. Para demonstran mendesak Jokowi untuk bersikap netral dalam pemilu. 

"Sikap dan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi justru menodai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. Selain itu juga dibalik itu semua harusnya Jokowi berada dalam posisi yang mendukung agar pemilu ini berjalan dengan adil, bersih tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri," tuturnya.

(Frq/Tra)