Di Tengah Penyaluran Gaji PPPK, Badan Gizi Nasional Tegaskan Rekrutmen Masih Menunggu Kepastian

Di tengah kabar baik penyaluran gaji bagi puluhan ribu pegawai, tanda tanya justru muncul soal kelanjutan rekrutmen. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan sebanyak 32 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah resmi menerima hak mereka. Namun, rencana penambahan tenaga baru masih menggantung, menunggu kepastian lintas kementerian.
Kepala Dadan Hindayana menyebut seluruh PPPK yang ada telah melewati proses administrasi dan kini telah aktif bekerja di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi garda depan dalam memastikan distribusi makanan dan kualitas gizi bagi masyarakat penerima manfaat.

Di satu sisi, pencairan gaji ini menjadi sinyal positif bahwa program MBG mulai berjalan dengan dukungan sumber daya manusia yang relatif siap. Namun di sisi lain, keberlanjutan program justru menghadapi tantangan klasik: kepastian anggaran.

BGN mengakui bahwa rencana rekrutmen lanjutan belum bisa diputuskan. Koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan masih menjadi kunci, terutama dalam memastikan ruang fiskal yang tersedia. Tanpa kejelasan ini, ekspansi layanan MBG berpotensi berjalan tidak secepat yang direncanakan.

Situasi ini memperlihatkan ironi dalam implementasi program strategis nasional. Di satu sisi, kebutuhan layanan gizi masyarakat terus mendesak untuk diperluas. Namun di sisi lain, kapasitas negara untuk menambah tenaga pelaksana masih bergantung pada kalkulasi anggaran yang belum final.

Padahal, keberadaan PPPK di SPPG bukan sekadar pelengkap birokrasi. Mereka menjadi tulang punggung operasional program—mulai dari pengolahan hingga distribusi makanan—yang secara langsung menyentuh kelompok rentan. Tanpa tambahan tenaga, potensi perluasan jangkauan program bisa tertahan, bahkan berisiko membebani pegawai yang sudah ada.

Ke depan, keputusan terkait rekrutmen bukan hanya soal jumlah pegawai, tetapi juga mencerminkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program MBG. Di tengah langkah awal yang mulai terlihat, publik kini menunggu: apakah penguatan sumber daya manusia akan benar-benar mengikuti ambisi besar program ini, atau justru tertahan di meja koordinasi anggaran.